Tahun 2032, Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 300 Juta Jiwa

Tahun 2032, Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 300 Juta Jiwa Sejumlah pakar kependudukan dan lingkungan hidup memperkirakan pada tahun 2032 mendatang akan mencapai 300 juta jiwa, dengan mayoritas di antaranya adalah kaum muda. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Emil Salim di sela diskusi Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/3) ,memperkirakan pada tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 295 juta jiwa, dan pada 2032 diprediksikan populasi Indonesia mencapai 300 juta jiwa, dengan dugaan munculnya 60 juta pendatang yang merupakan kaum muda. Emil Salim membacakan presentasi yang disusun oleh dirinya bersama sejumlah pakar lain yakni Evi Nurvidya Arifin, Sri Moertiningsih Adioetomo, Mubariq Ahmad, Prijono Tjiptoherijanto, Harry Heriawan Saleh, Riwanto Tirtosudarmo, Komaradjaja, dan Richard Makalew mengemukakan, terdapat tiga tren besar dalam demografi Indonesia pasca-2015 yakni berlanjutnya populasi dengan angka besar di mana mayoritas di antaranya orang muda, bertambahnya penuaan populasi, dan semakin kompeksnya mobilitas populasi. Untuk menjawab persoalan popolasi itu, menurut Emil Salim, tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan umum yang diperuntukkan bagi seluruh provinsi di Indonesia. “Indonesia bukan hanya Jawa saja. Tidak ada satu kebijakan yang benar-benar cocok untuk seluruh daerah," ujar Emil. Oleh karena itu, lanjut mantan menteri di era Orde Baru itu, para pakar merekomendasikan sejumlah poin yang patut diperhitungkan untuk dilakukan sebagai Agenda Pembangunan Pasca-2015. Poin awal yakni merekayasa kependudukan, dengan cara melaksanakan perencanaan keluarga berencana dengan meyakinkan masyarakat bahwa tingkat kesuburan bisa dikontrol, dan memastikan selalu menggunakan metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Selain itu mereka juga merekomendasikan pemberantasan kemiskinan serta memastikan kesehatan, pendidikan, meningkatkan pertumbuhan masyarakat urban dan bekerja, keamanan pangan dan nutrisi, kecukupan air dan energi efisien, menjaga keberlangsungan alam, mengantisipasi konflik serta menciptakan keterbukaan informasi pemerintahan. Peran Pemerintah Daerah Terkait rekayasa kependudukan, sebelumnya Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Soedibyo Alimoeso mengatakan pemerintah daerah berperan penting dalam upaya tersebut. Soedibyo mengatakan bahwa selama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengingatkan bahwa pengentasan masalah kemiskinan sebagai salah satu target MDGs 2015 bisa dicapai apabila masalah kependudukan bisa terselesaikan dengan baik. "Dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk dapat mewujudkan keberhasilan rekayasa penduduk, guna mencapai keberhasilan MDGs 2015. Presiden sudah berkali-kali mengingatkan hal ini, tetapi masalahnya kadang ke bawahnya tidak berjalan," ujar dia. Soedibyo mengatakan saat ini jumlah penduduk seakan dianggap sebagai pemberian yang harus diterima begitu saja. Padahal, kependudukan harus direkayasa untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Menurut Soedibyo, rekayasa penduduk atau yang dikenal dengan population dynamics dapat dilakukan dengan tiga cara yakni terkait kelahiran, kematian, dan migrasi. Pengaturan terhadap ke-tiga hal itu menurut dia, penting untuk diperhatikan. "Saat ini angka pertumbuhan penduduk stagnan 1,49 persen dari target 1,23 persen, ini masih `lampu merah`," kata Plt Kepala BKKBN itu. Meskipun demikian, lanjur Soedibyo, sejauh ini pemerintah telah menggalakkan kembali program kependudukan dan KB untuk pertumbuhan penduduk yang seimbang, meningkatkan usia harapan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari setiap penduduk, khususnya perempuan dan remaja.(An/ES)

Masalah kependudukan Indonesia dan Solusinya

Masalah Kependudukan Indonesia dan Solusinya hai semua para pembaca :D kali ini saya akan sedikit membahas berbagai macam masalah kependudukan di Indonesia dan mencoba memberikan solusinya ! Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Masalah-masalah kependudukan di Indonesia dapat kita simpulkan yaitu: 1. Jumlah penduduk besar. 2. Pertumbuhan penduduk cepat. 3. Persebaran penduduk tidak merata. 4. Kualitas penduduk rendah. 5. Komposisi penduduk sebagian besar berusia muda. Agar Anda dapat memahami masalah kependudukan di Indonesia seperti yang disebutkan di atas, perhatikan uraian berikut ini. Jumlah penduduk besar Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar bermanfaat dalam: - Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam. - Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain. Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu: Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh. Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Peran serta swasta yang telah dilakukan antara lain pembangunan pabrik/industri, sekolah swasta, rumah sakit swasta dan lain-lain. Maka solusi cara mengatasinya adalah PHBK.. Apa itu PHBK? PHBK adalah pandangan, sikap dan perilaku yang responsif, rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah kependudukan di suatu wilayah atau negara untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yang adil, makmur, merata dan.berkualitas Ciri-ciri PHBK adalah : 1. Peduli terhadap manusia dan kebutuhan hidupnya 2. Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan kehidupan ekonominya 3. Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan kehidupan sosial, budaya dan agama 4. Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan lingkingan hidup Dalam operasionalnya PHBK yang harus dilakukan oleh seluruh penduduk mencakup 10 perilaku hidup, yaitu : 1. Penundaan Usia Perkawinan: laki-laki 25 tahun, perempuan 20 tahun UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan undang-undang tersebut terlihat bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan harus mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Untuk mencapai itu, syarat minimal yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri adalah sehat dalam artian sehat secara jasmani, mental, ekonomi dan sosial sehingga memungkinan keluarga tersebut dapat melakukan hal-hal yang produktif. Kondisi sehat secara jasmani, mental, ekonomi dan sosial bagi pasangan suami istri diyakini dicapai oleh laki-laki pada usia 25 tahun dan perempuan 20 tahun. Dari sisi fertilitas, semakin dewasa seorang wanita melangsungkan perkawinan maka kesempatan untuk hamil dan melahirkan akan semakin pendek, sebaliknya semakin muda seorang perempuan melangsungkan perkawinan maka akan semakin panjang bagi perempuan untuk dapat hamil dan melahirkan. Pendewasaan usia perkawinan harus terus digelorakan kepada penduduk khususnya perempuan, karena perkawinan muda masih banyak terjadi. Memiliki 2 anak lebih baik Salah satu fungsi perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Dalam pelaksanaannya fungsi tersebut harus bisa dikontrol dengan baik, dalam artian pasangan suami istri harus betul-betul dapat merencanakan berapa jumlah anak yang dinginkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam merencanakan berapa jumlah anak, secara teori dapat dilihat dari sisi apa pasangan suami istri menilai tentang anak, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Anak dilihat dari sisi pembiayaan (cost) yang harus dikeluarkan Bila pasangan suami istri menilai kepemilikan anak dari sisi pembiayaan yang harus dikeluarkan, ada kecenderungan pasangan suami istri untuk memiliki anak sedikit. 1. Anak dinilai sebagai investasi untuk masa depan Bila anak dinilai sebagai investasi masa depan tempat di mana anak akan dijadikan tempat berlindung pada saat pasangan memasuki hari tua, biasanya ada kecenderungan pasangan suami istri untuk mempunyai anak banyak. Sering terlontar dari ucapan seorang ibu pada anakanya “nak, kalau sudah tua aku tinggal keliling ke rumah anak, satu bulan di kamu, satu bulan di adikmu satu bulan di kakakmu dan seterusnya”. Ucapan ini tentu mengindikasikan bahwa anak dijadikan sebagai investasi orang tua di masa depan. Untuk melihat berapa sebaiknya jumlah anak dimiliki oleh pasangan suami istri, sebaiknya kepada para keluarga disosialisakan tentang Reproduksi Sehat. Melalui pola reproduksi sehat dapat diketahui bahwa umur yang paling aman untuk melahirkan adalah pada saat perempuan berusia 20-30 tahun dengan jarak melahirkan yang paling bagus adalah 5 tahun. Dengan pola tersebut maka pasangan suami istri akan mempunyai anak sesuai dengan program yang dilaksanakan pemerintah mempunyai 2 anak lebih baik. Berdasarkan hasil-hasil penelitian pada Rumah-rumah Sakit Pendidikan di Indonesia sekitar tahun 1980-1981 dapat disimpulkan, antara lain : 1). resiko melahirkan dua anak saja relatif lebih kecil dari pada melahirkan anak lebih dari dua; 2). jarak antara tiap kehamilan yang dianggap cukup aman adalah 3 sampai 4 tahun; 3). usia terbaik danpaling aman bagi ibu untuk melahirkan ialah 20 s.d 30 tahun; dan 4). resikofbahaya kematian perinatal (bayi lahir) sangat kecil bila ibu melahirkan pada usia antara 20 sampai 30 tahun (PKMI, 1992). Penelitian Surapaty dan Prayitno, 1995 menyebutkan resiko kematian maternal di Sumatera Selatan dan Jawa Timur lebih tinggi pada mereka yang tidak ikut KB. Penelitian Setiawan dan Dasuki (1995) menyebutkan bahwa kehamilan pada usia remajamemberikan tambahan resiko terjadinya BBLR 4 kali, dibandingkan dengan kehamilan pada usia reproduksi sehat (Setiawan dan Dasuki, 1995). Sedangkan hasil penelitian Sangian dan Rattu di RSUP Manado pada tahun 1997 menyebutkan bahwa secara keseluruhan penyulit kehamilan pada wanita yang berusia di bawah 20 tahun (primi muda) lebih tinggi dibandingkan primi usia reproduksi sehat pada usia 20 – 30 tahun 2. Mengatur Jarak Kelahiran Dalam pola reproduksi sehat dijelaskan, disamping pasangan suami istri diupayakan untuk mempunyai anak 2 orang saja, juga harus diupayakan agar jarak kelahiran anak yang satu dengan anak yang lainnya dapat diatur dengan baik, kalau memungkinkan 5 tahun.Graef dkk (1996) mengemukakan bahwa makin muda atau makin tua usia ibu, maka makin tinggi resiko ibu beserta anaknya. Bila seorang ibu telah melahirkan lebih dari empat orang anak, maka resiko bagi ibu dan anaknya makin besar pada setiap kel2hiran berikutnya. Meskipun demikian, resiko tertinggi ada pada kelahiran yangberjarak kurang dari 2 tahun. Pendapat Graef dkk., ini didukung oleh temuanUnited Stated Agency for International Development (USAID) yang menyebutkan bahwa angka mortalitas bayi yang mempunyai jarak kelahiran kurang dari 2 tahun menunjukkan 71 % lebih tinggi dibandingkan yang berjarak dua sampai tiga tahun (Graef dkk., 1996). 3. Menggunakan alat kontrasepsi Penggunaan alat kontrasepsi bertujuan untuk menjarangkan kelahiran. Banyak cara kontrasepsi yang dapat dipakai oleh pasangan suami istri, baik yang bersifat hormonal, seperti suntik KB, pil, implan maupun yang bersifat non hormonal seperti IUD, Kondom maupun media operasi. Setiap kontrasepsi yang dipakai apapun jenisnya mempunyai keefektifan dalam mencegah kehamilan.

5. Meningkatkan usaha ekonomi keluarga Salah satu fungsi keluarga yang harus dilaksanakan oleh setiap keluarga adalah fungsi ekonomi. Dalam hal ini kepada para istri dapat diberi peluang untuk melakukan usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk kepentingan ini sejak dekade tahun 1980-an BKKBN telah mengembangkan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), di mana kepada keluarga-keluarga diberikan peluang untuk dapat melakukan usaha dengan pemberian bantuan modal dan bimbingan usaha bekerjasama dengan sektor-sektor terkait. 6. Persalinan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Salah satu permasalahan kualitas penduduk Indonesia saat ini adalah masih tinggi angka kematian ibu karena hamil dan melahirkan, yaitu masih berkisar 228/100.000 kelahiran hidup. Salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu adalah melalui persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 angka persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan, seperti dukun bayi masih cukup tinggi, yaitu sekitar 24 %. Untuk Sumatera Selatan persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan (dukun) lebih tinggi dari angka nasional, yaitu sekitar 28,6 %. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan ibu perlu terus disosialisasikan tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 7. Melaporkan setiap kelahiran, kematian, dan perpindahan (Lampid) Untuk kepentingan perencanaan program pembangunan data merupakan hal yang sangat vital. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan data registrasi vital yang akurat sehingga bisa dimanfaatkan dalam perencanaan program pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna, masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran tertib administrasi kependudukan, artinya melaporkan setiap kejadian vital (kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk) kepada petugas. Hasil uji coba kegiatan PHBK yang dilakukan di 4 propinsi terpilih yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Bali, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya masalah pelaporan kelahiran menjadi hal yang patut menjadi perhatian. Perlu kerjasama yang dikembangkan oleh petugas terkait dengan tertib adminstrasi, masyarakat perlu difasilitasi dalam membiasakan diri melaporkan kejadian vital, seperti untuk pembuatan akta kelahiran. Bidan atau siapapun yang menolong persalinan harus berupaya memberi bantuan masyarakat untuk mendapatkan akte kelahiran anaknya. Begitu tenaga kesehatan menolong persalinan mungkin bisa langsung membantu masyarakat untuk melaporkan persalinannya melalui surat keterangan lahir kepada petugas kelurahan untuk selanjutnya diproses di Kecamatan dan Kantor Catatan Sipil. 8. Keluarga ramah anak dan lingkungan Dalam upaya menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera perlu diciptakan hubungan yang serasi dan selaras antar anggota keluarga. Orang tua diharapkan dapat menciptakan kelyarga ramah anak, antara lain melalui pemberian penghargaan kepada anak (misalnya mengucapkan terima kasih apabila ditolong anak), peduli terhadap kebutuhan anak. Disamping menciptakan keluarga ramah anak, setiap keluarga juga harus menciptakan keluarga ramah lingkungan. Keluarga harus menciptakan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini patut disadari karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. 9. Keluarga berkarakter (sosial, budaya, agama) Pola kehidupan modern saat ini telah berdampak pada karakter anak bangsa. Pengaruh negatif globalisasi menimbulkan masyarakat Indonesia kini mulai banyak yang bersifat individualistis, budaya bangsa Indonesia yang terkenal dengan keramahtamahan dan sifat gotong royong kini mulai bergeser menjadi pola hidup yang keras. Banyak permasalahan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan berakhir dengan tindakan kekerasan dan anarkis, seperti penganiayaan bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan pembunuhan. Kondisi tersebut diperparah dengan buruknya tingkat perekonomian masyarakat dan semakin sulitnya hidup serta kerasnya tingkat pesaingan. Nilai-nilai agama banyak yang dilanggar. Sebagian masyarakat banyak yang sudah tidak malu lagi tatkala berbuat kesalahan. Untuk menciptakan keluarga berkarakter, sudah saatnya keluarga menjalankan fungsi sosial budaya artinya keluarga harus mempunyai filter atau penyaring terhadap budaya, nilai dan moral yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Saat ini kita merindukan kembali bangsa Indonesia yang terkenal dengan keramahtamahan dan kegotongroyongannya. 10. Keluarga peduli pendidikan Pendidikan merupakan pondasi bagi seseorang untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Malalui pendidikan yang diberikan oleh kepala keluarga kepada anggota keluarganya diharapkan SDM Indonesia dapat terus ditingkatkan sehingga dapat bersaing baik secara regional maupun internasional. Saat ini keprihatinan melanda bangsa Indonesia. Penilaian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP telah menempatkan SDM Indonesia berada pada urutan ke 124 dari 187 negara. Untuk dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anggota keluarganya, setiap keluarga harus mempunyai kemampuan ekonomi yang mumpuni. Perencanaan jumlah anak yang dimiliki akan sangat membantu keluarga dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Akhirnya kita berharap 10 butir PHBK ini dapat dilakukan seluruh penduduk dengan segenap kesadaran. Butir-butir PHBK semoga bukan hanya slogan saja tetapi dapat menjadi Life Style atau gaya hidup keluarga di Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, mandiri dan maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Permasalahan Penduduk (Kuantitas dan Kualitas) : Pembangunan suatu bangsa berkaitan erat dengan permasalahan kependudukannya. Suatu pembangunan dapat berhasil jika didukung oleh subjek pembangunan, yakni penduduk yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. 1. Permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia : Jumlah penduduk Indonesia : Besarnya sumber daya manusia Indonesia dapat di lihat dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk di Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan Penduduk Indonesia : Peningkatan penduduk dinamakan pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia Lebih kecil dibandingkan Laos, Brunei, dan Filipina. Kepadatan penduduk Indonesia : Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni. Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlsh penduduk setiap satu km2 atau setiap 1mil2. permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata. Kondisi demikian menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh dsb. Susunan penduduk Indonesia : sejak sensesus penduduk tahun 1961, piramida penduduk Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya pada periode tersebut, jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Susunan penduduk yang seperti itu memberikan konsekuensi terhadap hal-hal berikut. Penyediaan fasilitas kesehatan. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah Penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk kerja Penyediaan fasilitas social lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda. Upaya-upaya Pemecahan Permasalahan Kuantitas Penduduk Indonesia : Upaya pemerintah mengatasi permasalahan kuantitas penduduk antara lain, dengan pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk serta pemerataan persebaran penduduk. a. Pengendalian jumlah danpertumbuhan penduduk : Dilakukan dengan cara menekan angka kelahiran melalui pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan. b. Pemerataan Persebaran Penduduk : Dilakukan dengan cara transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah yang jarang penduduknya. Untuk mencegah migrasi penduduk dari desa kekota, pemerintah mengupayakan berbagai program berupa pemerataan pembangunan hingga ke pelosok, perbaikan sarana dan prasarana pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi di pedesaan. 2. Permasalahan Kualitas Penduduk di Indonesia ¨ Tingkat Kesehatan : Kondisi kesehatan di Indonesia masih belum ada kemajuan. Dibandingkan dengan Negara yang lain Indonesia masih tertinggal jauh. Kondisi demikian terjadi karena masih rendahnya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang ada masih belum memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. ¨ Tingkat pendidikan : Merupakan modal pembangunan yang penting disamping kesehatan. Kemajuan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari lama sekolah dan tingkat melek huruf penduduk. · Lama Sekolah: lama sekolah seseorang dapat menunjukan tingkat pendidikannya. Lama sekolah penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Artinya, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia rata-rata masih berada pada taraf pendidikan dasar. · Tingkat melek huruf : seseorang dikatakan melek huruf jika orang tersebut dapat membaca atau tidak buta huruf. Kemajuan tingkat melek huruf di Indonesia tergolong pesat. ¨ Tingkat Pendapatan per Kapita (Percapita Income=PcI): adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu Negara dalam satu tahun. Pendapatan perkapita secara umum menggambarkan kemakmuran suatu Negara. o Dampak permasalahan penduduk terhadap pembangunan : Permasalahan kependudukan membawa dampak bagi pembangunan di Indonesia. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat dibawah ini : [ Ketidakmerataan penduduk menyebabkan tidak meratanya pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan masih terdapatnya daerah tertinggal, terutama daerah-daerah pedalaman yang jauh dari pusat kota. [ Ledakan penduduk akibat angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin tingginya kebutuhan penduduk akan perumahan, bahan pangan, dan kebutuhan tersier lainnya. [ Ledakan penduduk juga mengakibakan angka beban ketergantungan menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan angka usia non produktif lebih besar daripada usia produktif. [ Arus urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pendidikan dan ketrampilan yang cukup menimbulkan masalah pengangguran, kriminalitas, prostitusi, munculnya daerah kumuh, dan kemiskinan di daerah perkotaan. Hal tersebut dapat menghambat pembangunan, baik di daerah pedesaan (daerah asal) maupun daerah perkotaan (tujuan) [ Timbulnya berbagai masalah kerusakan lingkungan akibat pertambahan penduduk manusia. [ Masalah kemacetan lalu lintas dapat mengurangi arus mobilitas penduduk, barang, dan jasa yang akanberakibat pada terhambatnya perkembangan ekonomi penduduk. *Permasalahan Kuantitas Penduduk dan Dampaknya dalam Pembangunan Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap pembangunan berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi kuantitas penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya: Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, dan papan. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduknya saja. Hal ini menyebabkan hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah yang padat dan daerah yang jarang penduduknya. Tingginya angka urbanisasi menyebabkan munculnya kawasan kumuh di kota-kota besar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin kota. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan menyebabkan terjadinya pengangguran yang berdampak pada kerawanan sosial. Berikut gambar dampak akibat kepadatan penduduk dan peta kepadatan penduduk :

Kualitas Penduduk Indonesia Masih Memprihatinkan

Kualitas Penduduk Indonesia Masih Memprihatinkan JAKARTA - Kualitas penduduk Indonesia masih cukup memprihatinkan. Ini ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2011 yang berada di peringkat 124 dari 187 negara. "Kualitas penduduk yang rendah ini juga tercermin dari tingginya angka kematian ibu melahirkan yang disebabkan oleh pendarahan, infeksi dan lainnya," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Inspektur Utama BKKBN Mike Selfia pada Seminar Perempuan dan Keluarga Indonesia di Antara 7 Miliar Penduduk Dunia, di Jakarta, Selasa. Menurut Sugiri, tingginya angka kematian ibu melahirkan ini terjadi akibat kehamilan pada usia remaja atau usia tua atau terlalu sering melahirkan. "Tingginya angka kematian ibu melahirkan ditambah juga dengan kehamilan yang tidak diinginkan, akhirnya berujung pada aborsi yang tidak aman," kata Sugiri. Karena itu, menurut Sugiri, program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) akan memfokuskan sasaran pada keluarga agar kualitas penduduk dapat ditingkatkan lagi. Menurut hasil pendataaan keluarga yang dilakukan BKKBN tahun 2010, terdapat 62,4 juta keluarga. Dan, setiap tahunnya diestimasikan terjadi penambahan keluarga baru sebanyak 1,5 juta keluarga. "Mengingat potensinya yang sangat besar, keluarga merupakan unsur strategis yang menjadi sasaran program KKB," kata Sugiri. Di bagian lain sambutannya, Sugiri juga mengemukakan, peran perempuan masa kini sangat penting, terutama dalam membantu pemerintah melakukan percepatan pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium (millennium development goals/MDGs) 2015. Ini mengingat beberapa MDGs berkaitan erat dengan perempuan, yaitu mewujudkan pendidikan dasar untuk semua (MDGs ke-2), mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MDGs ke-3), menurunkan angka kematian anak (MDGs ke-4), dan meningkatkan kesehatan ibu (MDGs ke-5). Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Linda Amalia Sari Gumelar mengemukakan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender tidak semata-mata diarahkan kepada perempuan, namun juga laki-laki. Kesetaraan gender mustahil akan terwujud jika kaum laki-laki tidak ikut berperan aktif dalam mendukungnya. Keluarga menjadi salah satu kunci faktor keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Menurut Linda, dalam kaitan dengan pembangunan keluarga Indonesia dalam menghadapi penduduk dunia, penguatan lembaga keluarga harus diarahkan pada upaya melahirkan generasi berkualitas. Baik pertumbuhan fisik maupun kualitas perkembangan mental dan spritual. (Singgih BS) Dikutip/diedit dari suarakarya-online.com

Masalah jumlah penduduk Indonesia Indonesia dengan jumlah penduduknya kira-kira 185 juta, termasuk negara-negara yang paling banyak jumlah penduduknya. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ini penting sekali di Indonesia. Kalau di masa depan jumlah ini mau jadi lebih banyak lagi, pasti ada lebih banyak masalah sosial lagi. Pemerintah Indonesia sudah mengambil dua macam tindakan untuk mencegah masalah sosial ini. Yang pertama adalah program KB atau Keluarga Berencana dan yang kedua adalah program transmigrasi. Kedua program ini sudah lama dapat banyak kritik, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Di bawah ini, saya mau meneliti salah paham program ini. Program transmigrasi adalah program nasional untuk memindahkan kelompok penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, kalau ada tempat di mana ada terlalu banyak penduduk, di sana pasti ada banyak masalah, seperti masalah kesehatan, masalah tanah, dan masalah sosial yan lain. Untuk mencegah masalah itu, pemerintah coba memindahkan penduduk dari tempat-tempat seperti itu ke tempat yang lain di mana jumlah penduduknya sedikit. Jadi dulu, penduduk Jawa, Madura dan Bali sudah dipindahkan ke Irian Jaya, Sumatra, dan Kalimantan. Saya rasa program transmigrasi ini sudah banyak menolong penduduk Indonesia. Peserta program transmigrasi diberi sebuah rumah, alat-alat untuk bertani dan sedikit uang. Ada sekolah dan puskesmas. Setelah dipindahkan, kehidupan mereka lebih baik daripada dulu. Program ini dapat banyak kritik. Kritik yang pertama adalah mengenai hutan yang menghilang karena transmigran. Mereka menebang pohon-pohon untuk mempersiapkan ladang mereka. Kemudian, dulu ada kelompok transmigran di Kalimantan yang tidak diberi fasilitas untuk bertani. Jadi, mereka tidak bisa berdikari (yaitu: "BERDIri di atas KAkinya sendiRI"). Juga ada masalah kehilangan tempat tinggal orang setempat seperti orang Kubu di Sumatra dan orang Dayak di Kalimantan. Tanah mereka diambil orang transmigran yang baru. Menurut saya, masalah-masalah ini dibesarkan dengan sengaja. Program transmigrasi memang berhasil. Sudah 3.6 juta orang dipindahkan dalam program ini, dan kehidupan mereka sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Dalam program Keluarga Berencana ("Dua Anak Cukup!"), suami-istri diberi informasi dan alat/obat kontrasepsi. Dengan ini, pemerintah mencoba untuk mencegah kelahiran terlalu banyak anak. Kritik atas program ini adalah kritik mengenai obat kontrasepsi yang bernama "Norplant". Perempuan yang pakai Norplant itu tidak bisa beranak lagi untuk selamanya. Dan ada juga orang yang bilang bahwa perempuan dipaksa untuk pakai Norplant ini (Norplant ada sebuah obat yang disuntikkan di bawah kulit). Saya berpendapat bahwa kedua program ini, yaitu transmigrasi dan Keluarga Berencana, memang sudah berhasil. Sekarang di Indonesia, jumlah anak yang lahir setiap tahun sudah menurun. Kalau Indonesia mau mencegah masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk, saya rasa pemerintah harus meneruskan kedua program ini. Koir Nur Huda Mahasiswa Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang Semarang, Jateng Indonesia

Kependudukan Indonesia

Kependudukan Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 ini adalah 237.641.326 jiwa. Dengan populasi sebesar itu Indonesia menduduki peringkat ke empat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia di bawah RRC, India dan Amerika Serikat. Dari 230 juta penduduk Indonesia berdasarkan komposisi gender, terdiri dari 119,5 juta berjenis kelamin lelaki dan 118 juta adalah wanita. Dari tahun ke tahun rasio perbandingan antara pria dan wanita terus meningkat. Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah propinsi dengan jumlah wanita terbanyak dengan rasio 94 : 100, sedangkan Kabupaten Lombok Timur menduduki peringkat terendah dengan rasio 87 : 100. Dari jumlah penduduk sebanyak itu, 58 % di antaranya menempati Pulau Jawa yang mempunyai luas wilayah hanya 7 % dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Tiga propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat 43 juta, Jawa Timur 37,4 juta dan Jawa Tengan dengan 32,3 juta. Meski menjadi pulau terpadat di Indonesia, menariknya laju pertumbuhan di Jawa adalah yang terendah, dengan dua propinsi mempunyai laju pertumbuhan terendah yaitu Jawa Tengah (0,37 %) dan Jawa Timur (0,76 %). Sebaliknya jumlah penduduk di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua bila digabungkan hanyalah sebesar 7 % dari keseluruhan luas penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Propinsi Kepulauan Riau dengan (4,99 %), Riau (3,59 %) dan Papua (5,46 %). Khusu untuk Papua, jika dibandingkan dengan data pada tahun 1970, propinsi ini mencatat kenaikan laju pertambahan penduduk yang cukup fantastis, yaitu dari 2,6 % menjadi 5,46 %. Sedangkan Lampung turun dari 5,77 % menjadi 1,23 %. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah 124 orang per km2, naik sebanyak dua kali lipat dibandingkan dengan 1971 yaitu 62 orang per km2. Tentu saja Pulau Jawa adalah yang terpadat, dengan pusatnya di DKI Jakarta yaitu 14.440 orang/km2, disusul di tempat kedua adalah Bali dengan kepadatan 673 orang/km2. Pertambahan penduduk Indonesia setiap 10 tahun adalah rata-rata 30 juta jiwa atau 3 juta per tahun. Dengan demikian pada setiap tahunnya pertambahan penduduk negara kita adalah sebesar negara Singapura. sumber : http://berandakata.blogspot.com/2011/07/fakta-fakta-kependudukan-indonesia.html